IMDG CODE ADALAH

  IMDG Code adalah persetujuan internasional untuk pengangkutan material berbahaya lewat laut  IMDG Code di terbitkan oleh IMO. IMDG dikembangkan sebagai akibat dari penerapan rekomendasi 56 dari pada konfrensi internasional SOLAS tahun 1960, yang menyatakan bawhwa pemerintah seharusnya menerapkan prosedur gabungan untuk pengangkutan polutan laut . lewat muncul dari Annek III MARPOL 73/71- juga tercakup daalam tercakup dalam ketentuan IMDG Code. Edisi pertama IMDG Code diterbitkan tahun 1965 dan kemudian diperbarui dan di revisi secara teratur - umumnya setiap 2 tahun.

• Edisi baru IMDG Code mengabungkan /  memasukkan amandemen 32, diterapkan tahun 2004.

• ( amandemen 32-2004 ) mulai diterapkan 1 januari 2005.

• Amandemen 31-2001 mulai berlaku tanggal 1 januari 2003. Amandemen 32 di terbitkan di akhir tahun 2004 untuk di terapkan tanggal 1 januari 2005.

• IMDG Code Edition 2012: memasukkan perubahan 36-12. Edisi ini terapkan secara sukalera mulai 1 januari 2013 dan menjadi wajib tanggal 1 januari 2014.

• IMDG Code Edisi 2014: menggabungkan perubahan 37-14, akan diterapkan sukalera pada tanggal 1 januari 2015 dan akan menjadi wajib pada januari 2016.

pedoman yang terkandung dalam IMDG Code di maksudkan untuk di ngunakan oleh semua personel yang terlibat dalam pengiriman material berbahaya lewat  laut : mariner, pabrik , pengirim, agen, dan jasa/ industri pendukung yang terkait dan pihak yang berwenang. bagian-bagian IMDG Code yang bervariasi berisi saran tentang klasifikasi, indentifikasi, contaiment/pengemasan, pembarian label, penyimpanan, pemisahan, penanganan, dan prosedur tanggap darurat.  IMDG Code sampai amandemen 31 tidak mempunyai kekuatan mengikat, hanya sekedar di rekomdasikan kepada pemerintah untuk di terapkan. 51 dari 130 negara anggota IMO telah memberlakukan IMDG Code. Negara-negara tersebut berperan dalam 80% tonase pengapalan/pengiriman dunia.ketika suatu negara memutuskan memberlakukan ketentuan IMDG Code, maka harus mengabungkan pula dalam undang-undang nasional. hal ini memudahkan penegakkan sistem penalti untuk pelanggaran dan penunjukan suatu lembaga / organisasisebagai pihak yang berwenang. undang-undang nasional juga mesti mendefinasikan bidang kerja penerapan IMDG Code dalam negara.